Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli mengagakan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan untuk memengaruhi para pemilih. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada pengawalan dan pengawasan ketat agar bansos tidak disalahgunakan. Pembagian bansos menjelang pemilihan umum (pemilu) kerap dilakukan oleh politikus demi merebut hati masyarakat.
"Memang bansos akan sangat rawan disalahgunakan untuk mempengaruhi pemilih. Ini sangat berbahaya. Peluang untuk menyelipkan pesan atau bahkan mungkin instruksi memilih calon tertentu sangat terbuka. Seperti yang pernah diberitakan di media massa, ada pejabat yang mengatakan jika ingin bansos berlanjut maka pilih Prabowo-Gibran. Jadi, sekali akan sangat rawan dan potensi disalahgunakan sebagai alat mobilisasi pemilih," paparnya ketika dihubungi, Senin (18/12).
Untuk itu, imbuh Lili, penyaluran dan pengawasan bansos perlu diperketat supaya tidak menjadi alat pemenangan calon tertentu. Agar Agar fair, akuntabel dan transparan, Lili mengatakan perlu ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa bansos tidak terkait dengan calon tertentu, dan bansos dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Ijtihad Ulama Banten Dukung Prabowo-Gibran Jadi Presiden 2024
"Saya kira perlu ada pengawalan dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan pemenangan calon tertentu," tukasnya. (Ind/Z-7)
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pengetahuan lokal memainkan peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi bencana.
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved