Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
Pernyataan tersebut dilontarkan Arif berdasarkan masifnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu 2024.
“Ada intervensi presiden, presiden gak malu-malu melakukan intervensi terhadap proses politik yang sedang terjadi,” tegas Arif pada diskusi bertajuk Pemilu Buruk dan Abai Moral: Hanya di Era Jokowi, Selasa, (20/2).
Baca juga : Respons DKPP, Bawaslu Sebut Pencalonan Gibran Tidak Bermasalah
“Pemihakan presiden dilakukan dengan adanya politisasi bansos, hingga kampanye terselubung seperti sengaja makan bakso dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan salah satu capres,” tambahnya.
Arif juga menyoroti pengabaian etika penyelenggaraan negara. adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, hingga putusan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang dinilai tka memberi efek jera kepada komisioner KPU. Ketidaknetralan aparatur negara pun terjadi dalam Pemilu 2024.
“Belum lagi adanya pelanggaran oleh peserta pemilu, seperti politik uang secara terang-terangan,” ujar Arif.
Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Apresiasi Putusan DKPP soal Ketua KPU
Arif juga menyayangkan penyelenggara pemilu yang tidak profesional karena melakukan pembiaran pelanggaran dan rekapitulasi suara tak transparan.
Terakhir, Arif menilai tidak terdapat kebaruan ide politik dalam pesta demokrasi saat ini. gagasan tentang keberlanjutan maupun perubahan belum diturunkan pada program terobosan untuk Indonesia yang lebih baik. (Ykb/Z-7)
Baca juga : DKPP Beri Sanksi Ketua KPU karena Komentar Sistem Proporsional Tertutup
JUMLAH pelanggan lalulintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2024 di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah pada 15-28 Juli 2024 mencapai 125.428 kasus.
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polisi memaksimalkan menindak pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang sudah terpasang. Nantinya, surat penilangan akan dikirim ke alamat pengendara sesuai data pelat nomor kendaraannya.
Ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas terekam kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved