Publik Sudah Sadar, Politisasi Bansos karena Cawe-Cawe Jokowi

PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

“Bansos sekarang adalah bansos politik akibat cawe-cawenya Presiden terkait sang ‘pangeran’ di masa Pemilu 2024 kali ini,” kata Agus hari ini (01/02). Pangeran tersebut adalah anak presiden, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Bagi dia, politisasi bansos sangat nyata dan begitu masif. Masyarakat tentu menerima saja, namun tidak mendidik. “Sudah jelas munculnya bansos di zaman politik. Buat warga bagus-bagus saja tetapi tidak mendidik,” tegas Agus.

Baca juga : Jokowi Dinilai Gunakan Bansos untuk Menaikkan Kepuasan Masyarakat

Namun ada satu hal yang dilihat Agus, bahwa masyarakat sudah bisa melihat bansos sebagai program pemerintah, hak mereka, bukan ‘dari Jokowi’. 

“Seharusnya, masyarakat sudah bisa membedakan bahwa Bansos adalah hak dan bukan ‘dari Presiden Jokowi’. Karena masyarakat banyak terlibat (perbincangan) di media sosial,” jelas Agus. 

Bansos dipolitisasi, namun masyarakat disebut mulai sadar bahwa mereka tidak bisa ‘diminta’ suara mereka dengan Bansos tadi.

Baca juga : Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Sosial BLT Baru senilai Rp200.000/bulan akan dirapel untuk tiga bulan dibayarkan Februari ini. Sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kg. Bantuan pangan beras telah diperpanjang sampai Juni 2024.

Hentikan bansos

Baca juga : Respons Politisasi Bansos, Ini Sikap Bulog

Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai sudah ada politisasi terhadap bantuan sosial (bansos). Bansos yang seharusnya adalah kewajiban negara untuk rakyat justru dimanfaatkan untuk pemenangan salah satu paslon yang mempunyai hubungan dengan Presiden Joko Widodo.

"Ini kita sudah menyuarakan bahwa ini sudah terjadi politisasi terhadap bansos. Bansos itu sejatinya dana publik, hak publik atau hak masyarakat, tetapi kemudian tidak disalurkan, tidak diberikan melalui cara-cara yang tepat dan disalurkan dalam waktu yang tidak tepat," terang Ardi Manto.

Menurutnya, sepatutnya pembagian bansos dihentikan untuk sementara waktu hingga momentum politik usai. Ardi Manto mengungkapkan publik jelas melihat adanya unsur politis dalam pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga : Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu

“Seharusnya pemberian bansos itu ya menghindari momentum politik hari ini. Bagaimana pun juga publik akan melihat bahwa presiden yang memiliki anggota keluarga berkontestasi dalam pemilu kali ini, memiliki kepentingan dalam bagi-bagi bansos yaitu pencitraan yang baik pastinya,” tegasnya.

Ardi menyeru agar politisasi bansos segera dihentikan. Karena bansos berasal dari dana publik bukan dari paslon tertentu. “Ini justru yang sangat disayangkan dan ini harus segera dihentikan. Karena itu adalah dana publik jadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik,” tandasnya. (Z-7)

Baca juga : Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat