Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta dan masa jabatannya berakhir.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
Pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut mengabaikan pengendalian inflasi sekarang ini karena lebih sibuk cawe-cawe politik.
SALAH satu alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia (FAPTI) kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sudirman Said mengingatkan munculnya keprihatinan sejumlah pihak terhadap cawe-cawe Jokowi dalam pelaksanaan demokrasi di Tanah Air,
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) problematik. Tingkah Jokowi merusak demokrasi Indonesia
POROS Transisi Indonesia yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rekam medis kejiwaannya. Jokowi tidak perlu takut bila kondisinya baik-baik saja.
DESAKAN untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan cawe-cawe merupakan keharusan untuk tetap menjaga demokrasi tanpa kecacatan. Jokowi telah mengeksploitasi hukum dan demokrasi
PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi menuturkan mimpi-mimpi Muhammadiyah untuk memajukan demokrasi dan mendukung desentralisasi kandas di tengah jalan.
Muhammadiyah menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan menyatakan presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.
Jokowi seharusnya menyadari sekaligus menghentikan tindakannya yang sudah semakin dalam melakukan cawe-cawe pemilu 2024. Jabatan sebagai kepala negara merupakan amanat rakyat
Presiden Jokowi cawe-cawe, dan apa yang dilakukan sekarang bagian dari pernyataan itu. Jadi beliau sudah tidak malu lagi dilihat dan dinilai mendukung paslon nomor urut 02
Sebelumnya Faisal Basri menyerukan agar menteri di kabiet Jokowi untuk mundur.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved