Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta. Menurut peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor hal ini bisa terjadi karena Jokowi bukan aktor yang pasif sehingga dia akan agresif menyodorkan putranya Kaesang Pangarep ke partai politik.
"Cawe-cawe ini akan terus dilakukan sampai pemerintahan ini berakhir. Jadi ada aji mumpung karena kekuasaan yang masih bisa dijual. Meskipun tidak kelihatan tapi ya memang tidak bisa dipegang omongan Jokowi," ujarnya.
Firman yang dihubungi, Jumat (28/6) lebih mengkhawatirkan tentang kucuran dana yang akan digelontorkan untuk memuluskan hal tersebut. Sebab di tengah kondisi ekonomi yang tidak sehat seperti sekarang maka pintu kecurangan dan politik uang akan semakin terbuka lebar.
Baca juga : Sekjen PKS Sebut Presiden Jokowi Gerilya Sodorkan Kaesang untuk Pilkada DKI Jakarta
"Yang dikhawatirkan bukan cawe-cawe siapa yang akan mengusung Kaesang saja tapi kucuran dana yang luar biasa yang memengaruhi pemilih. Karena daya tahan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja dan dalam situasi seperti ini terbuka peluang jauh lebih besar dari 2017 lalu yang tidak separah sekarang ekonominya, sehingga masih ada resistensi," ungkapnya.
Dengan demikian bisa terjadi duplikasi karena sikap Jokowi yang tidak akan tinggal diam memanfaatkan kekuasaannya yang tinggal sebentar lagi.
"Itu tadi dia bukan aktor yang pasif tapi saya kira tidak sampai ke PDIP karena bagi PDIP dia (Jokowi) sudah selesai"
Baca juga : Alumni UGM Kecewa dengan Satu Tahun Terakhir Pemerintahan Jokowi
Di sisi lain dia berharap masyarakat Jakarta masih memiliki memori segar dan rasionalitas yang baik untuk bisa menolak cawe-cawe tersebut. Politik demokrasi merupakan politik yang rasional, logis, independen serta memiliki etika dan berdasarkan substansi hukum yang ada.
"Rangkuman itu semua jangan memilih yang menabrak pilar demokrasi. Jangan memilih yang belum layak," tukasnya.
Di waktu yang sama politisi Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat layaknya negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Baca juga : Cawe-cawe Jokowi Bikin Demokrasi Indonesia Jatuh ke Titik Nadir
"Itu hak semua warga negara hak dipilih dan memilih sesuai peraturan undang-undang," ucapnya.
Namun anggota DPR ini tidak mengetahui ihwal kemungkinan adanya komunikasi partainya terkait dorongan mendukung Kaesang Pangarep dalam untuk pilkada Jakarta.
"Saya tidak tahu persoalan itu. Tapi ya politik itu dinamis sehingga apapun yang terjadi itu bagian dari dinamika politik. Kalau UU sudah mengaturnya ya itu yang jadi pijakan. Selama sesuai dengan UU tentu semua punya hak yang sama kecuali menabrak UU itu lain"
Baca juga : Poros Transisi Indonesia Tetap Berharap Jokowi Buka Rekam Medis Kejiwaan
Sementara itu juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan partainya sudah memprediksi kembalinya cawe-cawe mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Sudah bisa diprediksi. Apalagi setelah putusan MA. Tapi tidak masalah karena bukan lagi hal yang mengagetkan," tukasnya.
(Z-9)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved