Berita Terbaru politisasi bantuan Hari Ini

Pemilu 2024 Jadi Pemilu Terburuk sejak 1999

PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.

121 Kasus Penyimpangan Aparat Negara Diungkap Koalisi Masyarakat Sipil

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara

KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Sebagai Ladang Politik Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.

Politisasi Bansos, Potensi Pelanggaran Keuangan Negara

Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.

Publik Sudah Sadar, Politisasi Bansos karena Cawe-Cawe Jokowi

PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Mengapa Bansos Mudah Dipolitisasi?

BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi

Jokowi Dinilai Gunakan Bansos untuk Menaikkan Kepuasan Masyarakat

Bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah merupakan upaya untuk menaikkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Penyalahgunaan Bansos Menggali Kubur Demokrasi

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menilai aturan pelaksanaan pemilu sudah digariskan dengan jelas. Hal itu untuk merespons isu penggunaan anggaran negara

Menteri Harus Fokus, Bukan Malah Kampanye

Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.

Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik

Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik.

Penyaluran Bansos Kerap Tak Libatkan Kemensos, Risma Dinilai Perlu Mundur

Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.

Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah

PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)

Pemerintah Wajib Berikan Bansos, Rakyat Jangan Mau Dipolitisasi

Bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu. Pemerintah wajib berikan, rakyat jangan mau dipolitisasi

Respons Politisasi Bansos, Ini Sikap Bulog

Isu politisasi bantuan sosial (bansos), Bulog respons pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.

Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik

Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.

Anggaran Bansos 2024 Naik Rp53 Triliun Rawan Dipolitisasi

Penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.

Pengawasan Penyaluran Bansos Harus Diperketat

PENGAWASAN ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan hal penting.

Mencegah Politisasi Program Bantuan Sosial

BANTUAN sosial sesungguhnya adalah program yang menjadi hak dan dibutuhkan masyarakat miskin ketika mereka menghadapi tekanan kebutuhan hidup.

Politisasi Bansos Jelas Strategi Politik tanpa Etika

DIREKTUR Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak memiliki etika. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia