Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu

KOORDINATOR Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan terus memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang tahun politik.

“Bantuan sosial ini merupakan upaya percepatan penanganan kemiskinan dalam rangka untuk mengurangi beban dari pengeluaran penduduk miskin dan rentan sebesar 6-7% pada tahun 2024 dan dipastikan tidak berhubungan dengan pemilu,” jelasnya di Jakarta pada Rabu (10/1).

Muhajir juga memastikan bahwa bansos akan ada perbaikan data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran. Hal itu ditandai dengan pembenahan data penerima bantuan yang lengkap, termasuk nama dan alamat secara bersama oleh pihak Kemensos.

Baca juga : Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat

“Dipastikan tidak ada hubungannya dengan politik karena kita sudah punya data penerima. Bansos ini murni secara program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024,” ujarnya.

Plt. Kepala Biro Perencanaan Kemensos, Arif Rohman menjelaskan pada tahun 2024, anggaran pengadaan bantuan sosial yang dikelola oleh kementerian sosial sebesar Rp75,6 triliun. Dikatakan bahwa dana tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya dan telah melalui proses perencanaan dari tahun sebelumnya sehingga tak bersangkutan dengan tahun politik maupun sosok individu tertentu.

“Bansos merupakan program pemerintah dan bukan merupakan program person tertentu serta tidak terkait dengan sosok individu tertentu. Sementara untuk target penerima bansos pada tahun 2024 untuk Program sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta KPM, program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KPM dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI),” jelasnya. (Dev/Z-7)