Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menerima informasi yang dimaksud dan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kita harus tanya Kementerian Sosial juga. Kalau bantuan sosial kan itu harus kepada Kementerian Sosial," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/1).
Baca juga : Bawaslu Sulsel Kaji Dugaan Pelanggaran Bansos
Bagja mengatakan, penelusuran yang dilakukan jajarannya untuk memastikan betul tidaknya kegiatan bagi-bagi bansos berstiker Prabowo-Gibran ke masyarakat. Baginya, penelusuran oleh Bawaslu adalah hal yang tepat.
Apalagi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah menyatakan bahwa peristiwa itu ditangani pihaknya.
Menurut Bagja, pihaknya bakal segera bersurat dengan Kemensos untuk memastikan apakah betul bansos pemerintah digunakan untuk kepentingan kampanye.
Baca juga : Anggaran Bansos 2024 Capai Rp75 Triliun, Ini Target Penerimanya
"Harus ada keterangan, khususnya dari Kementerian Sosial, juga mungkin BUMN nanti kita coba."
Ia menegaskan, Bawaslu mempersoalkan hal tersebut karena bansos pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye capres-cawapres.
"Bansos sebagai program pemerintah tidak boleh digunakan oleh capres ataupun cawapres," jelasnya.
Sebelumnya, bansos berupa beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) produksi Perum Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran beredar ke masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2024. (Tri/Z-7)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Partai Golkar mengakui ada perdebatan di internal koalisi pendukung Prabowo-Gibran terkait nama-nama calon gubernur (cagub) yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh politik the rising star.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved