Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Ia menilai bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
"Sekarang peraturan ada tapi dilanggar dan tidak ada yang melakukan tindakan hukum, saya sarankan di negara ini gak usah ada hukum aja, gak usah ada peraturan," katanya saat dihubungi pada Selasa (23/1).
Para menteri tersebut, lanjut dia, harusnya melaksanakan tugas yang sudah diemban masing-masing, bukan malah sibuk berkampanye di waktu pemilihan umum (pemilu) yang kian dekat.
Baca juga: Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik
"Karena yang harusnya melaksanakan itu tapi tidak melaksanakan, mereka selain nyaleg juga jadi ngomong ke mana-mana," tegas dia.
Agus juga khawatir dengan kampanye yang dilakukan para menteri tersebut menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tidak digunakan untuk berkampanye.
Baca juga: Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah
"Jangan-jangan (kampanye) dengan menggunakan fasilitas negara," tandasnya. (Fal/Z-7)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved