Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos) bersumber dari keinginan untuk menang sekaligus takut kalah dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena paslon 02 semakin takut, khawatir kalau mereka tidak menang. Apalagi sudah terjadi sinyal Ganjar-Mahfud MD melalui berbagai macam pernyataan Puan, Hasto akan merapat ke 01. Jika 2 putaran ini terjadi. Saya melihat sebagai ilmuwan politik yang terjadi akhir-akhir ini, ini simbol bahwa 02 semakin ketakutan, semakin khawatir kalau mereka kalah. Karena memang ketidakmampuan prestasi yang ditunjukkan," terangnya,
Menurutnya, sejak kampanye dimulai, khususnya paslon 02 sudah menggunakan struktur birokrasi untuk menggerakkan pemenangan mereka. Hal itu sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan paslon nomor 02 sekaligus keterlibatan Jokowi yang sangat mendalam untuk memenangkan putranya, Gibran.
Baca juga : 1.200 Pelanggaran Pemilu, Didominasi Masalah Etik dan Netralitas ASN
"Inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah gerakan pengusulan pemakzulan presiden, karena memang Jokowi sudah agak keras keterlaluan. Itu yang kemudian wajar. Dan memang harus kita kawal bahwa luber jurdil harus menjadikan prinsip utama Pemilu 2024," tegasnya.
RIdho juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu yang seolah lumpuh. Para tim sukses paslon pun bersuara keras atas hal tersebut.
"Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang saat ini seakan tidak bisa berbuat apa-apa atau mandul, ya memang harus kita kritisi. Karena kalau enggak, mereka semakin tidak becus kerjanya. Nah jadi wajar ketika TPN Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin berteriak soal kecurangan pemilu di berbagai daerah," tegasnya.
Baca juga : KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Sebagai Ladang Politik Uang
Kondisi dan situasi saat ini dinilai sudah melanggar prinsip pemilu.
"Jadi ini sudah tidak jurdil. Paslon 02 benar-benar memanfaatkan struktur birokrasinya, program-program pemerintah, kelihatan banget, kalang-kabut," tegasnya.
Ridho menilai paslon 02 kalah dalam hal positif dibandingkan paslon lain. Prabowo berulang kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan dinilai tidak banyak berbuat selama menjadi Menhan RI. Sedangkan Gibran dinilai sebagai buah dari pelanggaran etik.
Baca juga : Bawaslu Harus Berani Tindak ASN yang Langgar Netralitas Saat Pemilu
"Sehingga enggak ada yang bisa dipertaruhkan dari paslon 02 ini. Dalam banyak kesempatan, terutama debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya, malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya," tegasnya.
Oleh sebab itu, Ridho menyeru agar publik juga turut mengambil sikap.
"Mari rakyat, masyarakat luas, kita Kawal benar-benar, menjadi pemilih kritis, menjadi pemilih yang berani melawan kecurangan. Karena jelas di berbagai daerah paslon 02 ini memanfaatkan struktur birokrasi. Termasuk presidennya yang benar-benar memanfaatkan, mempolitisasi sumber daya dan program-program pemerintah," pungkasnya. (Z-7)
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved