Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERBATASAN lahan di kawasan kepulauan selama ini menjadi hambatan utama pengelolaan sampah yang layak hingga menyebabkan krisis sampah. BRIN kini mengembangkan solusi yang tidak membutuhkan lahan sama sekali, yakni sebuah kapal yang mampu mengolah sampah langsung di atas air.
Periset Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Daud Saputra Amare Sianturi menjelaskan kompleksitas masalah sampah di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Seribu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional.
Timbulan sampah di kawasan itu mencapai tiga hingga empat ton per hari, bersumber dari aktivitas domestik, sektor pariwisata, dan sampah kiriman dari daratan atau marine debris.
"Ada tiga sumber sampah di Kepulauan Seribu, yaitu dari domestik, pariwisata, dan kiriman atau marine debris. Dengan keterbatasan lahan, penggunaan teknologi pengolahan sampah konvensional menjadi isu yang sangat riskan," ujar Daud, Senin (20/4).
Solusi seperti insinerator berbasis darat pun dinilai bukan jawaban yang tepat. Selain membutuhkan ruang yang tidak tersedia, kekhawatiran masyarakat terhadap dampak bau dan potensi penyakit membuat tingkat penolakan terhadap fasilitas pengolahan sampah di darat cukup tinggi.
Kapal pengolah sampah yang dikembangkan BRIN hadir sebagai alternatif yang membalik paradigma itu. Proses pengolahan dilakukan sepenuhnya di atas air, sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan di daratan. Kapal ini juga bisa berpindah lokasi sesuai kebutuhan dan dinilai lebih adaptif terhadap kondisi cuaca dan geografis kepulauan.
"Kapal ini tidak membutuhkan lahan darat karena proses pengolahan dilakukan di atas air. Selain itu, memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi cuaca dan dapat berpindah lokasi. Residu yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomis," papar Daud.
Dari sisi ekonomi, inovasi ini berpotensi menekan biaya logistik pengangkutan sampah ke daratan utama, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta mendorong terbentuknya ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah.
Kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim juga dinilai signifikan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian pencemaran di ekosistem pesisir.
Tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi ini tergolong tinggi. Namun, Daud menekankan ada sejumlah prasyarat yang tidak boleh diabaikan.
Edukasi komprehensif sebelum implementasi, jaminan bahwa operasional kapal tidak mengganggu aktivitas warga, serta integrasi dengan sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan menjadi syarat mutlak keberhasilannya.
"Penerimaan masyarakat menjadi faktor kunci. Inovasi teknologi harus hadir sebagai solusi yang melengkapi, bukan menggantikan secara sepihak sistem yang sudah ada," tegasnya.
BRIN mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi teknologi ini, baik dengan pemerintah daerah, pelaku industri, maupun masyarakat, agar kapal pengolah sampah bisa menjadi model pengelolaan sampah bagi wilayah pesisir dan pulau kecil di seluruh Indonesia. (H-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved