Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIGA calon presiden (capres) 2024 akan segera melaksanakan debat capres pertama pada Selasa (12/12) dengan fokus utama debat yakni hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono menjelaskan ketiga capres perlu menunjukkan komitmennya yang serius terhadap permasalahan korupsi yang sangat kompleks di Tanah Air.
"Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak. Jadi harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 - 2029," kata Vishnu di Jakarta, Senin (11/12.
Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Baca juga : Kampanye dan Debat Pilpres 2024, Membangun Kecerdasan Sosial
Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK. Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penetapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Debat Perdana
“Dalam visi-misinya ketiga capres belum bisa memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi,” ungkapnya.
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi. Mulai dari sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
"Debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat. Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat.
"Ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Vishnu.(Z-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved