Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut belum merespons pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Firli akan diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa, (14/11).
Peneliti pusat studi anti korupsi (Saksi) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menyebut sikap Firli seperti dagelan.
Hal itu lantaran Firli seakan mendikte dan mengatur-atur Dewas KPK. Seolah-olah, kata pria yang akrab disapa Castro itu, Dewas tidak ada harganya sama sekali.
Baca juga : Dewas Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Firli Bahuri Pekan Depan
“Ini jelas tidak sehat, pertanda dominasi Firli terhadap Dewas begitu kuat. Setali tiga uang, Firli juga dgn mudahnya mengabaikan panggilan kepolisian,” tegas Castro kepada Media Indonesia, Senin (13/11).
Baca juga : Kapolda Metro: Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL Segera Ditetapkan
Castro menerangkan setidaknya ada dua variabel yang membuat sikap Firli abai.
Yang pertama, Firli sebagai ketua KPK belum diletakkan. Relasi kuasa ini yang menyebabkan Firli merasa punya posisi tawar.
“Kedua, saya menduga Firli dilindungi oleh kekuasaan. Faktanya, rezim Jokowi sampai detik ini tidak pernah bersikap terhadap Firli dan KPK,” tutur Castro.
Castro menegaskan sikap Firli yang abai jadi bukti konkret dominasinya terhadap Dewas maupun di kepolisian.
“Persis. Firli ini ibarat membangun dinasti dalam tubuh KPK. Kendali seolah ada di tangan dia. Parah,” tandasnya. (Z-8)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
Lakukan pengembangan, KPK tetapkan 2 tersangka baru kasus pengadaan LNG di PT Pertamina
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Mantan Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengatakan OTT bukan sekadar hiburan, melainkan teknik penyelidikan yang menakutkan dan memprihatinkan bagi pejabat nakal.
KPK yakin Gazalba Saleh tidak akan kabur usai dinyatakan bebas
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved