Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut belum merespons pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Firli akan diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa, (14/11).
Peneliti pusat studi anti korupsi (Saksi) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menyebut sikap Firli seperti dagelan.
Hal itu lantaran Firli seakan mendikte dan mengatur-atur Dewas KPK. Seolah-olah, kata pria yang akrab disapa Castro itu, Dewas tidak ada harganya sama sekali.
Baca juga : Dewas Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Firli Bahuri Pekan Depan
“Ini jelas tidak sehat, pertanda dominasi Firli terhadap Dewas begitu kuat. Setali tiga uang, Firli juga dgn mudahnya mengabaikan panggilan kepolisian,” tegas Castro kepada Media Indonesia, Senin (13/11).
Baca juga : Kapolda Metro: Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL Segera Ditetapkan
Castro menerangkan setidaknya ada dua variabel yang membuat sikap Firli abai.
Yang pertama, Firli sebagai ketua KPK belum diletakkan. Relasi kuasa ini yang menyebabkan Firli merasa punya posisi tawar.
“Kedua, saya menduga Firli dilindungi oleh kekuasaan. Faktanya, rezim Jokowi sampai detik ini tidak pernah bersikap terhadap Firli dan KPK,” tutur Castro.
Castro menegaskan sikap Firli yang abai jadi bukti konkret dominasinya terhadap Dewas maupun di kepolisian.
“Persis. Firli ini ibarat membangun dinasti dalam tubuh KPK. Kendali seolah ada di tangan dia. Parah,” tandasnya. (Z-8)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved