Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum PSI Kaesang Pangarep berencana menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: Jokowi Diusulkan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Ini Respons PDIP
Terkait hal itu, pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bisa saja ada nuansa kemarahan dari Megawati terkait Kaesang yang bergabung ke PSI. Sebab, dalam aturan PDIP satu keluarga harus satu partai.
"Bisa saja ada nuansa kemarahan Megawati karena Kaesang adalah keluarga Jokowi yang seharusnya berlabuh juga di PDIP," kata Dedi lewat keterangannya, Senin (2/10).
Baca juga: PDIP Yakin Gibran Setia
Dedi menilai, PDIP sudah cukup baik memberikan kesempatan Kaesang untum bertemu Puan. Bahkan, dalam konteks PDIP hari ini,masih rasional jika Kaesang hanya dipertemukan dengan salah satu ketua DPP PDIP.
"Dan perlu dicatat, Puan adalah presentasi Megawati untuk saat ini. Jadi, ini hanya persoalan kesetaraan Kaessng dengan tokoh elit PDIP," ucapnya.
Dedi mengatakan PDIP tidak menganggap Kaesang sebagai tokoh politik nasional meski sudah menjadi ketua umum PSI.
"Dan Megawati seolah menegaskan tidak peduli ia putera Jokowi, tetap tidak dianggap miliki wibawa bertemu Megawati," ujarnya.
Dedi menyebut, hal itu menunjukkan jika memang relasi Megawati dan Jokowi tidak dalam situasi baik, terlebih relasi antara PDIP dan PSI. Itulah sebabnya cukup Puan Maharani yang menemui Kaesang.
"Dan inipun sudah dalam rangka menghormati PSI, karena Kaesang andai saja hanya ditemui oleh Ketua DPP yang lain, itu tetap sudah tepat," kata Dedi.
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan PSI yang ingin bersurat langsung ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu.
"Ya itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI," katanya.
Untuk diketahui, Puan Maharani menyambut baik rencana Kaesang yang ingin menemui Megawati. Puan mengajak Kaesang untuk bertemu dirinya.
"Ayo Mas Kaesang ketemu Mbak Puan dulu," kata Puan usai memberikan materi di Rakernas ke-IV PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9). (H-3)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved