Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini target Indonesia maju bisa tercapai jika tindakan koruptif musnah. Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu memastikan bakal terus memerangi korupsi.
"Indonesia maju hanya akan terwujud jika Indonesia bebas korupsi, di sinilah peran KPK mengawal dan memastikan gerak pembangunan dan pemerintahan mewujudkan Indonesia maju," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
KPK meyakini pemberantasan korupsi bisa maksimal jika makna kemerdekaan diserap dengan baik oleh masyarakat. Karenanya, semangat juang dalam momentum ini diminta digelorakan.
Baca juga: Pelindo Inisiasi Forum Konsolidasi untuk Wujudkan Pelabuhan Bebas Korupsi
Ghufron juga menyebut pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah saat ini. Menurutnya, tugas itu bukan cuma ditanggung KPK, melainkan semua pihak.
"Pemberantasan korupsi, misalnya, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan diperangi bersama-sama," ucap Gufron.
Semangat para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan diminta diserap untuk memberantas korupsi. Jasa mereka diharap tidak dilupakan.
Baca juga: 1.057 Laporan Korupsi Diterima KPK Sepanjang Semester I, DKI Jakarta Paling Banyak
"Kemerdekaan yang telah para pahlawan raih adalah jembatan emas menuju keadilan dan kemakmuran, untuk itu mari kita teruskan perjuangan para pahlawan," ujar Ghufron.
Makna bendera merah putih juga diharap dijadikan semangat juang. KPK yakin Indonesia bisa merdeka dari korupsi jika semua pihak membantu.
"Kita jadikan merah putih sebagai semangat kita untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang adil makmur. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan," tutur Ghufron. (Z-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved