Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menyesalkan dan mengecam tindakan kekerasan yang menimpa awak media yang melaksanakan tugas liputan acara diskusi organisasi pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG).
Lodewijk juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi dalam acara diskusi GMPG di Restoran Pulau Dua, Jakarta pada Rabu (26/7).
"Kami dari Partai Golkar, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian tindak kekerasan terhadap para awak media yang tengah menjalankan tugas peliputan di acara tersebut," ujar Lodewijk kepada media, dikantor DPP Golkar, Rabu (26/7).
Baca juga: Polda Metro Jaya Terima Laporan Wartawan yang Jadi Korban Pemukulan di Acara GMPG
Sekjen Golkar menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mengenal kelompok kepemudaan dengan nama GMPG. Dia juga menambahkan, bahwa GMPG bukanlah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar.
Ada Upaya Campuradukan dengan Partai Golkar
"Sangat disayangkan ada upaya untuk mencampuradukkan Partai Golkar dalam insiden ini. Kami tegaskan sekali lagi bahwa GMPG bukan bagian dari ormas atau lembaga resmi dari Partai Golkar" tutur Lodewijk.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan jika selama ini ormas partai Golkar baik Hasta Karya atau Trikarya tidak ada unsur kader kepemudaan yang bernama GMPG.
Baca juga: AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi GMPG di Pulau Dua Senayan
Lodewijk menjelaskan bahwa partai Golkar memiliki sepuluh ormas antara lain Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang disebut sebagai ormas pendiri.
Kemudian ormas yang didirikan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI).
Baca juga: PDIP Mengakui Puan Maharani Bakal Temui Airlangga Hartarto Hari Ini
“Jadi GMPG ini tidak dikenal di partai kami, meski ada embel-embel nama Partai Golkar. Bahkan saya pribadi baru pertama kali ini mendengarnya. Oleh karena itu saya meminta jangan ada organisasi yang memakai nama Partai Golkar tanpa sepengetahuan DPP Golkar,” kata Lodewijk.
Legislator asal Lampung ini juga menegaskan jika Partai Golkar akan selalu terbuka dengan media dan pers. Bahkan Golkar selalu menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan dan kebijakan partai.
"Golkar juga akan selalu mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang amat penting," ujar Lodewijk.(RO/S-4)
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved