Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe mengabadikan gambar wajahnya dalam sebuah koin emas. Logam mulia itu kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Foto narsis dalam koin emas itu diperlihatkan di Instagram resmi KPK. Bagian depan terlihat wajah Lukas dengan tulisan Property of Mr Lukas Enembe. Adapun, sisi belakang menunjukkan gambar peta Papua dengan tulisan Moy Papua. Secara total, ada empat keping koin emas narsis Lukas Enembe yang diperlihatkan di Instagram resmi KPK.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur tidak mengetahui alasan Lukas mengabadikan potret wajahnya dalam sebuah koin emas. Logam mulia itu didapatkan saat penyidik melakukan penggeledahan.
Baca juga: Keluarga Sebut Persidangan Lukas Enembe akan Jadi Catatan Sejarah
"Kita datang ke suatu tempat, kemudian kita melakukan penggeledahan, ditemukanlah itu dan kita sita," kata Asep di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
Emas itu pun sudah diperiksa dan harganya sudah dipastikan oleh ahli. "Itu sudah dibawa ke ahli untuk dinilai kadar emasnya ya," ucap Asep.
Baca juga: Keluarga Ungkap Kondisi Lukas Enembe seusai Dibantarkan di RS
KPK menyita banyak aset Lukas Enembe yang diduga berkaitan dengan pencucian uang. Totalnya ditaksir mencapai Rp144 miliar. Aset itu berupa uang tunai rupiah dan asing, perhiasan, kendaraan, hingga properti.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyitaan aset dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Selain itu, memiskinkan Lukas juga bisa memberikan efek jera.
"Sehingga penanganan kejahatan korupsi dan TPPU bisa benar-benar memberikan efek jera melalui pemiskinan pelakunya," kata Alex.
Semua aset Lukas yang disita itu nantinya bakal dilelang jika sudah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Hasil lelangnya kemudian bakal diserahkan ke kas negara untuk digunakan untuk pembangunan di Papua. (Z-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman kasus suap. Ia memilih fokus bisnis keluarga dan rehat politik.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved