Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Martin Manurung menerima delegasi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang merupakan salah satu partai politik besar di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang diwakilkan oleh Pimpinan CNRP Sam Rainsy tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman terkait partai politik.
Martin mengatakan, satu pengalaman yang diceritakan Sam adalah bagaimana partainya yakni CNRP yang merupakan partai opisisi di Kamboja, tidak dapat bertanding dalam Pemilu Kamboja pada Juli 2023 mendatang.
Baca juga: Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023
"Jadi CNRP ini salah satu peserta pemilu yang tidak bisa bertanding, walaupun mereka sebenarnya memiliki kursi yang banyak di parlemen," ujarnya usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Mendengar pengalaman tersebut, Martin menyampaikan rasa solidaritasnya, mengingat Partai NasDem juga merupakan salah satu partai yang memiliki prinsip demokrasi.
"Kita berharap tentunya demokrasi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara, bisa terus berkembang dan semakin matang," jelas Martin.
Baca juga: PM Kamboja Positif Covid-19 Selepas KTT ASEAN
"Sehingga ke depan kita juga mengharapkan kepemimpinan Indonesia menunjukkan keteladanan, contoh, sebagai negara demokratik bukan hanya secara ekonomi maju tetapi secara negara juga maju," harap politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI ini mengataman akan berdialog dengan Komisi I untuk berperan aktif jika memang ada pelanggaran HAM. Hal ini mengingat Indonesia merupakan Ketua ASEAN.
"Kami tentu akan berdialog dengan Komisi I dari Fraksi NasDem, bagaimana Komisi I juga dapat berdialog dengan Kementerian Luar Negeri, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukum, hak asasi manusia ini yang juga menurut saya harus juga di-address dalam konteks keketuaan ASEAN, Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno dan Bahas Krisis Myanmar
Ditemui bersama Martin, Sam mengatakan rasa senangnya dapat bertukar pengalaman dengan Martin yang partainya memiliki kesamaan nilai dengan CNRP.
"Saya rasa Partai NasDem di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah karena merupakan partai yang tepat yang tidak hanya dimiliki oleh rakyat Indonesia, tetapi rakyat Asia Tenggara, rakyat di seluruh dunia," ucapnya. (RO/S-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved