Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR RI Martin Manurung menerima delegasi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang merupakan salah satu partai politik besar di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang diwakilkan oleh Pimpinan CNRP Sam Rainsy tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman terkait partai politik.
Martin mengatakan, satu pengalaman yang diceritakan Sam adalah bagaimana partainya yakni CNRP yang merupakan partai opisisi di Kamboja, tidak dapat bertanding dalam Pemilu Kamboja pada Juli 2023 mendatang.
Baca juga: Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023
"Jadi CNRP ini salah satu peserta pemilu yang tidak bisa bertanding, walaupun mereka sebenarnya memiliki kursi yang banyak di parlemen," ujarnya usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Mendengar pengalaman tersebut, Martin menyampaikan rasa solidaritasnya, mengingat Partai NasDem juga merupakan salah satu partai yang memiliki prinsip demokrasi.
"Kita berharap tentunya demokrasi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara, bisa terus berkembang dan semakin matang," jelas Martin.
Baca juga: PM Kamboja Positif Covid-19 Selepas KTT ASEAN
"Sehingga ke depan kita juga mengharapkan kepemimpinan Indonesia menunjukkan keteladanan, contoh, sebagai negara demokratik bukan hanya secara ekonomi maju tetapi secara negara juga maju," harap politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI ini mengataman akan berdialog dengan Komisi I untuk berperan aktif jika memang ada pelanggaran HAM. Hal ini mengingat Indonesia merupakan Ketua ASEAN.
"Kami tentu akan berdialog dengan Komisi I dari Fraksi NasDem, bagaimana Komisi I juga dapat berdialog dengan Kementerian Luar Negeri, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukum, hak asasi manusia ini yang juga menurut saya harus juga di-address dalam konteks keketuaan ASEAN, Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno dan Bahas Krisis Myanmar
Ditemui bersama Martin, Sam mengatakan rasa senangnya dapat bertukar pengalaman dengan Martin yang partainya memiliki kesamaan nilai dengan CNRP.
"Saya rasa Partai NasDem di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah karena merupakan partai yang tepat yang tidak hanya dimiliki oleh rakyat Indonesia, tetapi rakyat Asia Tenggara, rakyat di seluruh dunia," ucapnya. (RO/S-4)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved