Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR menilai kinerja KPK patut diapresiasi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil, Jumat (7/4). Namun dia meminta KPK juga memberikan perhatian terhadap berbagai kasus lainnya yang lebih besar dan menjadi perhatian publik.
“Apa yang dilakukan KPK patut diapresiasi tapi memang harus juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus lain yang besar yang jadi perhatian publik,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso.
Menurutnya KPK masih memiliki kepercayaan publik untuk menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu bahkan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki KPK bisa mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi
“KPK masih dipercaya publik saya yakin sumber daya dan kekuatan yang dimiliki KPK bisa bekerja lebih lagi,” cetusnya.
Komisi anti rasuah ini juga sebelumnya dikritik oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang menyayangkan KPK pimpinan Firli Bahuri masih berkutat pada kasus korupsi yang bersifat suap dan gratifikasi. Tumpak berharap KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar dalam kasus korupsi yang juga besar.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
"Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu The Big Fish itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK," kata Tumpak di kanal YouTube KPK Minggu (26/3)
KPK sambung dia harus berani mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
“Untuk ini ya saya enggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya," tukasnya. (Sru/Z-7)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved