Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu tentu saja dilakukan dengan berkolaborasi bersama kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan, perlunya membangun kolaborasi kebijakan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Kementerian PPPA melalui Biro SDM dan BPSDM Kemendagri juga perlu mengembangkan program pengembangan kompetensi bagi aparatur di daerah yang mencakup program pelatihan mengatasi isu gender, perempuan, dan anak.
Baca juga : BSKDN Kemendagri : Koordinasi Antar Perangkat Daerah Menentukan Peningkatan Inovasi Daerah
"Unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Kemendagri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan kebijakan dan program yang responsif terhadap isu gender, perempuan, dan anak. Selain itu, penguatan sertifikasi bagi SDM aparatur yang menangani aspek gender, perempuan, dan daerah perlu dilakukan dengan mekanisme anggaran yang dapat dikelola secara baik dan efektif," ujar Sugeng dalam keterangannya, Jumat (31/3).
Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengapresiasi dukungan Kemendagri. Menurutnya banyak isu gender di daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.
Baca juga : Perempuan Benteng Kokoh Lindungi Anak dari Penyebaran Radikalisme
"Peningkatkan kompetensi SDM, kurang responsifnya SDM di daerah terkait isu gender, pemahamanan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta pemahaman terkait isu gender dan anak bagi aparatur," kata dia.
Terpisah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bakti sosial (baksos), ceramah agama, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Lantai 3 Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).
Baksos Ramadan diprakarsai oleh DWP Ditjen Bina Keuda bersama dengan DWP Kemendagri. Kegiatan ini mengusung tema ‘Membangun Perempuan Cerdas untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai Momen Memperkuat Keimanan, Solidaritas, Sosial dan Mengukuhkan Ukhuwah’ Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Horas Mauritz Panjaitan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni selaku Penasihat DWP Ditjen Bina Keuda.
“Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diperlukan untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama serta sebagai wujud dalam meningkatkan toleransi kebersamaan,” kata Mauritz.
Mauritz, atas nama Dirjen Bina Keuda mengapresiasi kegiatan berbagi dan baksos yang diinisasi oleh DWP Ditjen Bina Keuda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam merespons kebutuhan saat Ramadan.
“Kami pandang penting dan strategis dalam merespons kebutuhan terutama dalam meningkatkan keselarasan dengan program-program secara terintegrasi dengan momen peringatan hari besar keagamaan,” ucap Mauritz. (Z-8)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Perimenopause adalah perjalan panjang menuju tahap menopause yang juga akhir masa reproduksi perempuan. Ini gejala dan cara mengatasinya.
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
Masalah irama jantung atau aritmia biasanya ditandai dengan gejala jantung berdebar tanpa alasan dan dalam keadaan tubuh tidak sedang beraktivitas.
Pemerintah melakukan berbagai upaya konkret untuk menekan angka perdagangan orang di Indonesia. Sejumlah regulasi dan program yang efektif diterbitkan untuk menangani masalah tersebut.
Ia memanfaatkan momen Hari Mangrove Sedunia dengan meluncurkan inisiatif Next Generation New Icon Gadis Antariksa.
Untuk menjadi versi terbaik mereka, kaum perempuan perlu memperkuat berbagai aspek seperti fisik, kecerdasan mental, spiritual, sosial, dan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved