Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau disebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo merenggang terkait perbedaan dengan sikap atas kadatangan Timnas U-20 Israel. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rifqynizami Karsayuda mengatakan apa yang disuarakan oleh para kader PDI Perjuangan dalam rangka menjaga dan rasa sayangnya terhadap Presiden Jokowi.
"Mengapa partai tidak bersikap resmi saat ini? Karena kita tidak ingin dibenturkan dengan Pak Jokowi oleh kaum oportunis yang memanfaatkan issue ini. Kelompok radikal agama pun mulai siap-siap menggunakan momentum itu," ungkapnya, Rabu (29/3).
Dia menekankan sikap partainya terhadap perjuangan membela Palestina bukan karena agama. Namun, karena watak politik luar negeri bebas aktif yang menolak berbagai penindasan yang anti kemanusiaan.
Baca juga: Bambang Pacul Jelaskan Maksud Pertemuan Puan dan Jokowi
"Mohon maaf yang kurang memahami aspek politik dalam sejarah dan olahraga itu adalah PSSI sebelum dipegang Pak Erick Thohir dan itu melanda kita semua. Tetapi itu juga kalau mau obyektif bisa dimaklumi, karena sudah lama bangsa Indonesia dijauhkan dari diskursus pemikiran pendiri bangsanya. Lama kita meninggalkan sejarah yang benar. Proyek de-Soekarnoisasi Orba, telah menumpulkan kesadaran historis kita," paparnya.
Presiden Jokowi menurutnya juga tidak salah karena ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga sepakbola. Belajar dari kasus tersebut, setidaknya publik bisa berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan aksesnya dapat mencari solusi terbaik.
Baca juga: Bagi-bagi Duit di Masjid, Politisi PDIP: Itu Zakat Mal
"Jadi ini semua terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap sejarah. Kita tidak bisa salahkan pemerintah, itu karena pemahaman kita terhadap politik internasional dalam pengertian luas menurun," tuturnya.
Rifqy mengatakan penolakan yang disampaikan tersebut juga dinilai sebagai bentuk bantuan kepada presiden Jokowi untuk mencari solusi terbaik dengan upaya lobby.
Dinamika Tak Terduga
Sementara itu menurut pengamat politik Universitas Airlangga Kris Nugroho menilai sikap PDI Perjuangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika yang tidak terduga. Sebab bisa jadi PDIP sedang berupaya membangun citra partai untuk elektoralnya.
"Dalam konteks ini ada upaya membangun citra di tengah upaya membangun kekuatan PDIP yg mulai tergerogoti karena lama memunculkan tokohnya. Jangan-jangan ini untuk memperkuat elektoralnya karena pro palestina sehingga ini bagian dari upaya untuk merebut simpati kalangan dalam muslimin struktural dan polituk," paparnya.
Selain itu dia mengatakan ada strategi kilat PDI Perjuangan untuk menarik alih isu anti Israel ini sebagai suatu cara untuk mencegah dibajak oleh kelompok tertentu agar tidak menghantam Jokowi.
"Memperkuat sentimen pada kelompok partai elit partai gunakan isu Palestina untuk memperkuat elektoralnya. Dan apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu sangat bagus, dia bermain cantik," tukasnya. (Z-9)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved