Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERSANGKA kasus dugaan suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bendahara Umum PBNU. Kepastian tersebut disampaikan oleh Ketua PBNU Bidang Keagamaan PBNU Ahmad Fahrur Rozi saat dihubungi, Kamis (28/7).
"Sudah disepakati dan dinyatakan nonaktif. Tujuannnya agar dia fokus dulu menyelesaikan masalah hukumnya," ujarnya.
Pengurus PBNU tetap menghargai azas praduga tidak bersalah dan sama sekali tidak mengetahui kasus yang terjadi sekitar 10 tahun silam atau sebelum Mardani masuk dalam kepengurusan PBNU.
"Kami tidak mengetahui kasus yang sudah terjadi10 tahun lalu sebelum masuk PBNU."
Baca juga: Mardani Maming Bantah tak Kooperatif
Selain itu PBNU tetap menghormati proses hukum yang berjalan hingga kepastian kasus hukum tersebut diputuskan.
"Tentu kami harus hati-hati. Jika memang nantinya tidak terbukti maka kami pulihkan. Jadi kami mesti hati-hati," tukasnya.
Sebelumnya Mardani yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/7) datang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha tambang di Tanah Bumbu. (OL-4)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved