Percepatan Muktamar NU Jaga Legitimasi Kepemimpinan dan Soliditas Organisasi

DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar segera digelar paling lambat awal Agustus 2026.

Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026). Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. 

Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa setelah kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elit PBNU. Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar NU sesegera mungkin.

Baca juga : Didesak Kembalikan Konsesi Tambang, PBNU: Siap, Tak Masalah

Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar secara daring, dan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya. Forum menilai keterlambatan pelaksanaan muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keumatan.

Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan muktamar NU pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin.
Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Baca juga : Jadi Sumber Konflik, Eks Ketum PBNU Usulkan Konsesi Tambang Dikembalikan

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan. Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi.

Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar NU menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi. Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang.

“Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan," pungkasnya terkait Muktamar NU. (H-4)