Jelang Muktamar NU, Tokoh Pesantren Ingatkan Forum Harus Steril dari Politik dan Kepentingan Ekonomi

PERSIAPAN Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mulai menjadi sorotan. Sejumlah kalangan mengingatkan agar forum tertinggi organisasi tersebut tetap steril dari kepentingan politik praktis dan ekonomi kelompok.

Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Achmad Rosikh Roghibi menegaskan Muktamar NU merupakan ruang sakral yang tidak boleh dicampur adukkan dengan kepentingan di luar khittah organisasi.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Rosikh dalam keterangannya pada Selasa (28/4).

Baca juga : PBNU Sebut Akuisisi Paksa Tanah Warga Rempang oleh Pemerintah Hukumnya Haram

Menurutnya, seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Ia juga menolak adanya kepentingan ekonomi yang berpotensi menguntungkan segelintir pihak dalam forum tersebut.

Lebih jauh, Gus Rosikh mendorong agar kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikembalikan kepada dzuriyah muassis, yakni keturunan para pendiri NU. Ia menilai, figur dengan garis keturunan tersebut memiliki kedekatan historis, kultural, sekaligus spiritual dengan nilai dasar organisasi.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tuturnya.

Baca juga : KPK Berharap Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Hoaks

Selain itu, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU.

Gus Rosikh juga mengingatkan masuknya kepentingan politik praktis berpotensi merusak keberlanjutan organisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap NU.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari ‘cuan’. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dunia pesantren. Menurutnya, organisasi harus kembali berpijak pada nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama. (Dev/P-3)