Jelang Muktamar ke-35, Warga NU Harap Pemimpin Baru Jangan Koruptor

MENJELANG pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan pada Juli–Agustus 2026, muncul desakan kuat agar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut melakukan pembersihan integritas. Salah satu warga NU, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy menegaskan bahwa Muktamar mendatang bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan arena krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang dinilai tengah mengalami krisis.

“Muktamar harus menjadi mekanisme korektif—bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan. Persoalan integritas, terutama terkait isu tata kelola haji, telah berdampak pada persepsi publik dan melemahkan legitimasi moral organisasi,” ujar Khalilur dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Menanggapi dinamika politik internal, khususnya wacana konsolidasi alumni PMII yang ingin menjadikan PBNU sebagai rumah bagi kadernya, Khalilur menyatakan bahwa latar belakang organisasi tidak lebih penting dari kualitas moral individu. Ia menilai siapa pun, baik alumni PMII, HMI, GMNI, hingga kalangan profesional layak memimpin NU asalkan bersih dari rekam jejak korupsi.

Baca juga : Muktamar NU Diharapkan Steril dari Kepentingan Politik Praktis

Menurutnya, prinsip asal bukan koruptor harus dimaknai dalam dua poin besar. Pertama, penolakan tegas terhadap calon pemimpin yang terindikasi korupsi, khususnya pada sektor dana publik seperti tata kelola haji. Kedua, menolak praktik politik uang atau penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam Muktamar.

“Siapa pun dapat memimpin selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi. Legitimasi kepemimpinan harus ditentukan oleh meritokrasi, bukan semata identitas,” tegasnya.

Rangkaian menuju Muktamar ke-35 sendiri akan didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, sebelumnya menyebut momentum ini sebagai langkah untuk membuka lembaran baru.

Namun, Khalilur mengingatkan bahwa lembaran baru tersebut tidak akan bermakna jika tetap diisi oleh figur-figur yang memiliki krisis integritas. Jika praktik transaksional dibiarkan, ia khawatir NU akan kehilangan basis moralnya sebagai kekuatan penyeimbang dalam kehidupan berbangsa.

“Sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih. ABUKTOR adalah syarat minimum bagi keberlanjutan NU sebagai kekuatan moral,” pungkasnya. (H-2)