Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menjelaskan bahwa pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang gagasan politik kebangsaan, lahir dari keresahan Surya Paloh terhadap realita politik di Tanah Air.
Adapun politik kebangsaan merupakan gagasan ideal, yang hingga saat ini belum terwujud dalam praktik demokrasi di Tanah Air. "Orasi ilmiah Pak Surya merupakan ajakan untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Selasa (26/7).
"Beliau menggunakan pemilu sebagai batu pijakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan idealnya," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Sikap di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Gerindra
Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan agar tidak melaksanakan pemilu, jika hanya melahirkan politik identitas yang berisifat esklusif dan menyebabkan perpecahan. Orasi tersebut disampaikan Surya Paloh saat menerima gelar gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Brawijaya.
"Ini refleksi Pak Surya untuk mengajak parpol (partai politik), termasuk NasDem. Untuk melihat kembali tugas parpol yang bukan hanya sebatas sampai pada pemilu semata," pungkas Willy.
Baca juga: Ini 3 Hal Penting dalam Berpolitik Versi Prananda Paloh
Menurutnya, pidato Surya Paloh juga memberikan penekanan kepada setiap parpol untuk memiliki agenda kebangsaan bersama. Dalam hal ini, memajukan bangsa melalui politik kebangsaan yang tidak memecah belah. Parpol sebagai institusi, diajak tidak bertindak pragmatis, apalagi hanya untuk menang pemilu.
"Jangan kemudian politik identitas yang bersifat esklusifitas penuh dengan kebencian itu mempengaruhi kita," tuturnya.
Secara realita, lanjut Willy, NasDem memilki keterbatasan dalam mengusung kandidat calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Hal tersebut juga sempat disinggung dalam pidato Surya Paloh, yang menyebut figur capres saat ini hanya terbatas pada tokoh elite yang ditentukan ketua umum parpol.(OL-11)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved