Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya aturan yang ketat dalam transisi energi terbarukan. Lembaga Antikorupsi khawatir harga energi terbarukan meroket jika tidak diatur.
"Jika mengikuti transisi energi terbarukan, dipercaya biayanya akan lebih mahal dari energi batu bara," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Minggu (10/7).
KPK juga mendorong agar adanya kerja sama pembuatan aturan terkait energi terbarukan antarnegara. Kebijakan itu wajib ada agar tidak adanya pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.
"Oleh karenanya, KPK mendorong adanya penentuan kebijakan harga maupun proses bisnisnya. Hal itu sangat ditentukan oleh sebuah regulasi," ujar Pahala.
Baca juga: Soroti Isu Korupsi Sektor Energi Terbarukan, KPK Era Firli Dinilai Visioner
KPK juga sudah membahas soal aturan ketat energi terbarukan dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20. Isu itu dinilai perlu dibahas agar tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Pemangku kepentingan juga wajib menentukan harga secara serius. Pasalnya, penentuan harga dalam sebuah aturan bisa berlaku untuk puluhan tahun.
KPK juga meminta seluruh penegak hukum untuk memasang mata dalam sektor energi terbarukan. Derita rakyat diyakini bakal sangat terasa jika sektor energi terbarukan menjadi ladang korupsi.
"Pada forum G20 banyak negara kondisinya berbeda. Di Indonesia biayanya akan mahal dan itu tidak boleh sampai dikorupsi," tutur Pahala.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved