NasDem Targetkan Raih Posisi Kedua di Pemilu 2024

Surya Paloh Minta Kader NasDem Perkuat Barisan Hadapi Dinamika Politik

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.

KPK Usul Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol, NasDem: Bukan Kewenangan Mereka

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik jadi 7 Persen dan Berlaku hingga Daerah

FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.

PKS Senapas dengan NasDem yang Dukung Rekomendasi KPK

Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya. 

NasDem Sepakat Wapres Harus Kader Partai, Ini Alasannya

Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.

Dasco Bantah Isu Gerindra dan NasDem bakal Merger

KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.

KPK Ungkap Ratusan Politisi Korupsi, Ahli Sebut Partai Politik Rusak Secara Sistemik

Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.

Ambang Batas Berjenjang Buat Beberapa Pihak Berang

Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.

Ambang Batas Berjenjang Dinilai Bukan Solusi

Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.

Cegah Politik Uang, KPK Usulkan 5 Poin Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu

KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik

Soal Naming Right Halte untuk Parpol, Pramono Sebut Cuma Bercanda 

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia