Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengarahkan seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal work from home (WFH) di instansi pemerintahnya masing-masing. Ini merupakan bentuk antisipasi kemacetan yang akan terjadi selama arus balik mudik.
Menurut Tjahjo, WFH bisa diberlakukan satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada Minggu (8/5) mendatang.
"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).
Baca juga : YLKI Nilai Tambah Cuti tidak Mengikat, Masyarakat Sudah Punya Jadwal untuk Mudik atau Balik
Ia berpendapat, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, dan layanan pemerintahan lain.
Hal ini dimungkinkan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan para aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa sekat ruang.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan model kerja WFH bisa sekaligus digunakan sebagai sarana isolasi mandiri, khususnya bagi ASN yang balik dari kampung halaman. Sebab, pandemi covid-19 masih berlangsung sampai saat ini.
Baca juga : CPNS Mengundurkan Diri, Menteri PAN-RB: Ada Sanksi Berat
"WFH bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus covid-19," tandas Tjahjo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyarankan baik instansi pemerintah maupun swasta menerapkan WFH selama sepekan setelah arus balik libur Idulfitri. Menurutnya, ini bisa membantu mengurai arus balik.
Pemerintah memprediksi puncak arus balik masih akan terjadi sampai Minggu besok. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peningkatan arus balik sudah terjadi sejak Rabu (4/5) lalu. (Tri/OL-09)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Negosiasi AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. AS menuntut komitmen nuklir Iran, namun hasilnya nihil.
PEGAWAI Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, Jumat (10/4) resmi melaksanakan Work From Home (WFH).
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, telah menerapkan skema Work From Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved