Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUATAN informasi di media sekaligus penggalangan opini publik dalam upaya pemenangan Partai Golkar di 2024 menjadi tugas utama dari Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar.
Untuk itu, Bidang MPO Partai Golkar di seluruh Indonesia perlu bersinergi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan kinerja dan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melalui platform-platform komunikasi digital.
Demikian mengemuka dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Bidang MPO Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (18/12).
Rakornas Bidang MPO Partai Golkar yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa serta Ketua DPP Partai Golkar Bidang MPO Meutya Hafid itu juga dihadiri 34 perwakilan Bidang MPO tingkat provinsi seluruh Indonesia.
"Kita semua yang hadir dalam Rakornas MPO ini adalah representasi Partai Golkar yang harus bersinergi dari pusat hingga ke daerah. Kita harus kerja keras memenangkan Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024,” kata Nurul Arifin dalam arahannya kepada peserta Rakornas MPO Partai Golkar.
Nurul Arifin mengatakan Rakornas MPO Partai Golkar adalah amanat dari Rapimnas Partai Golkar 2019 untuk mensosialisasi dan memviralkan kerja positif partai dan kerja-kerja Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua KCP-PEN.
"Melalui MPO di daerah, kita juga bisa memproduksi berita dan menampilkan tokoh-tokoh Golkar daerah. Sehingga informasi tidak satu arah saja yakni dari pusat, tapi dari daerah juga bisa naik kepermukaan," katanya.
Nurul Arifin berharap, tokoh-tokoh lokal di daerah juga bisa mengangkat kerja-kerja partai. Sehingga pemberitaan Partai Golkar di daerah terus 'bunyi' dan menjalankan mesin partai dengan baik.
"Di zaman digital maka semua komunikasi dan informasi dapat mudah diakses maka jangan sampai kita ketinggalan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Bidang MPO Meutya Hafid mengatakan Bidang MPO Partai Golkar akan memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pemenangan Partai Golkar di Pileg, Pilkada dan Pilpres 2024.
"Kita paham betul Rakornas ini penugasannya adalah penggalangan opini, artinya MPO harus menjadi ujung tombak pemenangan Partai Golkar yang sudah menjadi amanah dalam Rapimnas Partai Golkar terkait sosialisasi kerja-kerja Partai Golkar dan kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk Indonesia," jelasnya.
Meutya Hafid juga berharap MPO Partai Golkar di tingkat provinsi untuk bisa mengaktifkan channel-channel media sosial dari semua platform yang ada.
“Kita memantau semua akun-akun media sosial Golkar di tingkat DPD I dan II, agar semua akun tersebut secara aktif mempromosikan kerja-kerja positif Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Golkar,” katanya.
Sementara itu, dalam laporannya pada Rakornas, Bidang MPO tingkat provinsi mayoritas menyampaikan terus melakukan penguatan informasi terkait kerja partai melalui platform media-media sosial dan media luar ruang yang ada di daerah.
“Kami di daerah membangun komunitas media sosial, melalui komunitas ini diharapkan masyarakat merasa menjadi sahabat dari Partai Golkar sekaligus menginformasikan bahwa Golkar sudah memiliki capres di 2024 yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto,” kata Wakil Ketua Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Lili Irianti Mala.
Lain halnya dengan Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang terus bergerak menggalang opini melalui pembuatan e-flyer, video promosi, artikel di media, video story di media sosial yang narasinya menyuarakan citra positif Partai Golkar kepada publik.
Sementara itu, Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara mendorong transformasi dan digitalisasi informasi desa dimana digitilasisasi media informasi pedesaan satu pintu ini untuk masyarakat pedesaan.
“Kami mendorong penguatan informasi terkait reputasi Pak Airlangga Hartarto dan kerja Partai Golkar sampai ke tingkat masyarakat desa melalui website dan media cetak di setiap desa,” kata delegasi MPO Provinsi Sumatera Utara, Asriafin Soekarman.
Selain membahas strategi penggalangan opini, dalam Rakornas ini juga dihadirkan Hasan Nasbi (Komisaris Utama Cyrus Network), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia), Dimas Oky Nugroho (Akar Rumput Strategic Consulting) & Noudhy Valdryno (Public Policy Manager Indonesia & Timor Leste of META), untuk memberikan pembekalan kepada para peserta Rakornas. (RO/OL-09)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved