Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut segala dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan ujung tombak jalannya pemilu yang adil.
Dugaan adanya surat suara tercoblos di Malaysia, menurut Fadli, itu merupakan hal serius. KPU dan Bawaslu, kata dia, tidak boleh menanggap remeh temuan tersebut. Ia menyebut kalau terbukti benar ada kecurangan surat suara tercoblos tersebut, itu merupakan sebuah skandal dalam jalannya demokrasi di Indonesia.
"Saya kira pengusutan terhadap skandal demokrasi ini harus dituntaskan dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," ujar Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Meski KPU telah menyatakan temuan itu tidak mengganggu pemungutan suara dan penghitungan di Malaysia, Fadli tetap meminta KPU tidak menyudahi begitu saja temuan itu. Penelusuran harus dilakukan untuk mencari dalang dugaan kecurangan tersebut.
"Memang tidak dihitung tetapi tindakan pelanggarannya yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya menurut saya harus diusut. Tidak bisa dianggap lalu," ujar Fadli.
Ia berharap KPU dan Bawaslu bisa bertindak cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga dugaan masalah-masalah dan segala bentuk kecurangan di lokasi lain.
Seperti diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur menemukan adanya surat suara tercoblos di Malaysia. Namun, Bawaslu belum bisa memastikan jumlah surat suara yang tercoblos tersebut. Investigasi masih dilakukan untuk menelusuri lebih jauh temuan tersebut. (OL-6)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Fadli Zon menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk membelokkan sejarah, melainkan berdasarkan kajian yang ia lakukan.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Pendekatan terhadap bahasa daerah perlu bergeser dari pola pelestarian pasif menuju revitalisasi yang lebih aktif.
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa Presiden B. J. Habibie telah menyimpulkan secara tegas adanya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut.
Sejarawan Ita Fatia Nadia tegaskan perkosaan massal 1998 adalah fakta, desak PTUN nyatakan Fadli Zon keliru. Kesaksian korban menguatkan bukti.
Saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved