Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH Nahdlatul Ulama (NU) Effendy Choirie atau akrab dipanggil Gus Choi, berharap Muktamar kali ini terjaga dari intervensi politik. Para kader nahdliyin tidak boleh membiarkan organisasi islam terbesar sedunia ini menjadi kuda troya untuk kepentingan partai tertentu.
"Muktamar NU kita harapkan menjadi ajang silaturahim akbar bagi struktur NU dan kultur Nahdliyin sedunia. Bagi struktur NU yang menjadi peserta, diharapkan mampu membahas, mencari solusi dari berbagai problem umat dan bangsa, dan memutuskannya dengan musyawarah mufakat," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Kamis (25/11).
"Begitu juga ketika memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU hendaknya dilakukan secara demokratik, sehat, elegan, dan dewasa," imbuhnya.
Ia juga meyakini Muktamar NU akan meriah dan sejuk jika semua prosesnya digelar secara demokratis. Kader NU yang juga politisi Partai NasDem itu berharap Muktamar NU jauh dari segala intervensi.
"Jangan jadikan NU sebagai kuda troya untuk kepentingan partai tertentu atau kekuasaan orang tertentu atau segelintir orang," kata Gus Choi.
"Selamatkan NU dari tarik menarik politik praktis. Biarkan NU diurus ulama sesuai dengan namanya dan dibantu oleh kader-kader NU yang berprofesi sebagai pendidik, teknokrat, pengusaha, dan aktivis," pungkasnya. (Cah/OL-09)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved