Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KENDATI Pemilu 2024 masih terbilang lama, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengingatkan para pengurus daerah NasDem untuk tetap konsisten pada gerakan politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas.
“Cara berpolitik tanpa mahar kepada siapa saja yang ingin maju dan berprestasi sebagai pemimpin daerah, tentu bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas,” kata Ali di sela-sela Rakorwil Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (5/11).
Ali mengungkapkan salah satu modal yang membawa keberhasilan dan kesuksesan NasDem di Pemilu dan Pilkada lalu adalah konsitensi NasDem pada gerakan politik tanpa mahar.
Karena itu, Ali yang menjabat ketua Fraksi NasDem DPR RI ini pun yakin dengan model politik tanpa mahar yang telah diterapkan, dan sekali lagi mengingatkan agar seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD tidak main-main dengan gerakan politik tersebut.
Baca juga: NasDem Targetkan Raih 2 Besar Pada Pemilu 2024
Selain politik tanpa mahar, lanjut Ali, gerakan yang tidak kalah penting dalam proses meraih kemenangan adalah konsolidasi antara pengurus dengan konstituennya di lapangan.
Politisi asal Palu, Sulawesi Tengah ini pun meminta agar seluruh jaringan partai di seluruh daerah bisa terus menjalin konsolidasi hingga benar-benar solid.
"Di tengah pandemi Covid-19 ini, kegiatan kepartaian tidak boleh terhenti. Sebab, kehidupan partai itu harus tetap dijalankan demi kemajuan partai,” katanya.
Ali pun menegaskan bahwa Rakorwil merupakan salah satu upaya NasDem melakukan konsolidasi internal. Sebab, lewat Rakorwil akan tergambar wujud komitmen dan keseriusan jajaran pengurus dalam mengelola dan memperjuangkan harapan masyarakat. (OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved