Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan pernyataan anggota DPR Fraksi Parta Gerindra Fadli Zon yang menyebut Densus 88 Antoteror Polri sebaiknya dibubarkan. Lantaran Densus 88 disebutnya berbau islamophobia.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan pernyataan tersebut ngawur, karena tidak berdasar fakta maupun penelitian. Terlebih diutarakan oleh anggota DPR Komisi 1 yang bukan merupakan mitra dari Polri. Sementara Komisi III yang menjadi mitra dari Polri.
“Bagi kami, statement tersebut sangat tidak berdasar. Tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan a historis. Apalagi Bapak Fadli Zon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri,” kata Poengky saat dikonfirmasi, Kamis (7/11).
Lebih lanjut dijelaskan, Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional. Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini disebutnya sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia.
Baca juga: Kompolnas : Teriak Irjen Napoleon "Bukan Koruptor" tidak Ada Artinya
Selain itu, dengan prestasinya, Densus 88 adalah salah satu detasemen anti teror terbaik di dunia.
“Oleh karena itu kami sangat kaget, heran dan menyayangkan pernyataan Anggota DPR RI Fadli Zon yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditi,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Sehingga disebutnya menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut bahwa Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan.
Pernyataan ini disampaikan Fadli lewat sebuah cuitan di akun Twitte pribadi @fadlizon. Dalam cuitannya itu, ia me-retweet sebuah berita berjudul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.
Masih dalam cuitannya, Fadli turut menyebut bahwa aksi terorisme memang harus diberantas. Namun, jangan justru dijadikan sebagai komoditas.
"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas," tulis Fadli dalam cuitannya, Rabu (6/10). (OL-4)
KOMPOLNAS mendorong Bareskrim Polri memproses laporan terhadap Iptu Rudiana, ayah Eky secara cermat hingga transparan.
SEBANYAK 107 orang lolos verifikasi administrasi berkas calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Para calon anggota Kompolnas ini berasal dari berbagai latar belakang.
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Program "Polisi Mengajar" melibatkan pendirian Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan pengajaran bagi anak-anak putus sekolah.
Kompolnas mengawasi dan memantau pelaporan terhadap Aep dan Dede, dua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky.
Pegi Setiawan, Yanti tidak khawatir bila Polda Jawa Barat (Jabar) membuka sprindik baru dalam kasus pembunuhan pembunuhan Vina dan Eki
sastrawan memiliki peranan penting dalam menularkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk bergerak bersama menciptakan perdamaian dan keadilan
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Kehadiran Indonesia di benua Afrika yang berpenduduk hampir 1,5 miliar jiwa masih perlu ditingkatkan, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.
Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memajukan demokrasi lingkungan (environmental democracy) dan mengatasi korupsi hijau.
KETUA Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon mendorong sidang parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) menyuarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved