Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi menyebut pihaknya sudah siap melangkah untuk mengusut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero). Hal itu diungkapkannya setelah mendengar kabar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan rasuah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Supardi tidak berkecil hati jika nantinya KPK lah yang mengusut korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Sampai saat ini, pihaknya tetap siap seandainya penyelidikan ditangani penyidik Gedung Bundar.
"Kalau sudah ditangani APH (aparat penegak hukum) lain, kita ya ndak perlu. Nanti kita lihat apa benar-benar ditangani. Tapi kita sudah siap-siap melangkah sebetulnya," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (29/9) malam.
Menurut Supardi, pengalaman Jampidsus dalam mengusut kasus korupsi di BUMN tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk menyelidiki dugaan rasuah pada Krakatau Steel. Ia menegaskan penyelidikan sangat tergantung pada siapa laporan tersebut ditujukan.
Baca juga : Kejagung Sita Vila Tersangka ASABRI di Gianyar
"Sekarang siapa mau lapor ke mana," pungkasnya.
Beberapa kasus yang berhasil ditangani Jampidsus antara lain korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). kedua perkara itu tergolong megakorupsi karena merugikan keuangan negara masing-masing Rp16,708 triliun dan Rp22,788 triliun.
Dugaan korupsi di Krakatau Steel pertama kali disampaikan oleh Erick sendiri dalam diskusi virtual pada Selasa (28/9) lalu. Ia menyebut bahwa Krakatau Steel memiliki utang sebesar US$2 miliar atau setara dengan Rp31 triliun.
"Salah satunya ada investasi US$850 juta yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick. (OL-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved