Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa 17 orang sebagai saksi dalam dugaan rasuah pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) periode 2012-2019. Tiga di antaranya adalah purnawirawan dari TNI maupun Polri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut keduanya berinisial SA, HMTM dan IW. Leo menyebut bahwa SA adalah purnawirawan polisi. Sementara itu, HMTM dan IW merupakan purnawirawan TNI. Ketiganya sempat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.
Inisial SA merujuk pada nama Irjen (Purn) Syafrizal Ahiar yang menduduki jabatan Komisaris ASABRI tahun 2014-2019. HMTM merujuk pada Letjen (Purn) HM Thamrin Marzuki yang menjabat sebagai Komisaris Utama ASABRI 2018-2019. Sedangkan IW adalah inisial untuk Marsdya (Purn) Ismono Wijayanto. Ismono sempat menjabat sebagai Komisaris Utama ASABRI tahun 2014-2017.
"SA, HMTM, dan IW diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT ASABRI dengan tersangka TT," ujar Leonard melalui keterangan tertulis, Senin (6/9).
TT alias Teddy Tjokrosaputro selaku Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Tbk merupakan tersangka perorangan teranyar yang ditetapkan oleh penyidik Gedung Bundar pada Kamis (26/8) lalu. Teddy diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan kakaknya, Benny Tjokrosaputro.
Selain melalui Syafrizal, Thamrin, dan Ismono, pendalaman untuk tersangka Teddy juga dilakukan dengan memeriksa mantan Komisaris ASABRI lainnya. Leonard menyebut Komisaris yang dimaksud berinisial DPH. Inisial itu merujuk pada nama Dwi Pudjiastuti Handayani, Komisaris ASABRI 2014-2019.
Baca juga : Pakar Dorong Kejagung Seret Aktor yang Lebih Besar dalam Korupsi Asabri
Saat ini, Dwi menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Penyidik Jampidsus juga memeriksa GP selaku Kepala Divisi Investasi ASABRI periode 2017-2018 terkait pengelolaan dana investasi yang dijalin perusahaan pelat merah tersebut dengan tersangka Teddy. GP merujuk kepada Gustipar Pinayungan.
Nama Gustipar disebut dalam surat dakwaan delapan terdakwa ASABRI yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaan itu dijelaskan bahwa Gustipar mendapat aliran dana dari PT Ciptadana Asset Management selama periode Juni 2017 sebesar Rp18,422 juta. Keruigan keuangan negara dalam perkara ASABRI berdasarkan hitungan BPK mencapai Rp22,788 triliun.
Adapun para saksi lainnya yang diperiksa adalah ID selaku marketing PT Millenium Danatama Sekuritas, OBA selaku Direktur Operasional Bank DBS, DN selaku analis reksadana ASABRI, DHW selaku Direktur PT Recapital Aset Management, CDR selaku Manager Investasi PT Recapital Aset Management.
Berikutnya YH selaku accounting PT Pool Advista Aset Management, HC selaku Direktur PT NH Korindo Sekuritas, DP selaku Direktur PT Royal Investium Sekuritas, dan LH selaku Direktur PT Samuel Sekuritas.
Leonard menjelaskan bahwa mereka diperiksa untuk mendalami tersangka 10 Manajer Investasi. Di sisi lain, pendalaman keterlibatan pihak lain di ASABRI dilakukan dengan memeriksa AC selaku pihak swasta, FB selaku Komisaris PT Korea Investment and Sekuritas Asia, dan DM selaku Head Sales PT Ciptadana Sekuritas Asia. (OL-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved