Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan membacakan putusan atau vonis terhadap Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari diseret ke meja hijau sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial sembako covid-19 di Jabodetabek.
"Info dari ketua majelis hakim yang sekaligus sebagai Ketua PN Jakarta Pusat, Bapak Muhammad Damis, inshaallah besok agenda persidangan terdakwa Juliari adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, diperkirakan jam 10.00 WIB," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Minggu (22/8).
Bambang juga mengatakan sidang tersebut akan disiarkan secara dalam jaringan atau daring melalui kanal YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut Juliari agar divonis selama 11 tahun penjara. Juliari juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Tuntutan yang dibacakan pada Rabu (28/7) juga meminta agar Juliari dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp14,597 miliar subisder 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 4 tahun usai menjalani pidana pokok.
Juliari sendiri telah membacakan nota pembelaan pada Senin (9/8). Dalam pledoinya, ia meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari semua dakwaan. Ia juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri serta pengurus DPP partai berlambang moncong putih tersebut. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved