Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Para pegawai yang sebelumnya masuk daftar tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan dilantik menjadi ASN.
"18 pegawai telah selesai melaksanakan diklat bela negara di Universitas Pertahanan sudah diserahterimakan kembali kepada KPK. Selanjutnya pengurusan untuk formasi ke Kemenpan-RB dan BKN. Setelah itu pelantikan menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers, Jumat (20/8).
Dalam proses alih status pegawai KPK itu, sebelumnya ada 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat. Sebanyak 51 pegawai dinyatakan tak lagi bisa dibina dan 24 orang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat lanjutan.
Baca juga : KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi
Namun, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti tes lanjutan itu dan semuanya dinyatakan lulus. Diklat yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan itu berlangsung selama 30 hari sejak 22 Juli lalu.
KPK kini mengajukan surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk 18 pegawai itu. Adapun 51 pegawai yang sebelumnya dianggap tak bisa dibina dan 6 orang yang tak bersedia mengikuti diklat bela negara akan diberhentikan. (OL-7)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved