Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Para pegawai yang sebelumnya masuk daftar tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan dilantik menjadi ASN.
"18 pegawai telah selesai melaksanakan diklat bela negara di Universitas Pertahanan sudah diserahterimakan kembali kepada KPK. Selanjutnya pengurusan untuk formasi ke Kemenpan-RB dan BKN. Setelah itu pelantikan menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers, Jumat (20/8).
Dalam proses alih status pegawai KPK itu, sebelumnya ada 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat. Sebanyak 51 pegawai dinyatakan tak lagi bisa dibina dan 24 orang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat lanjutan.
Baca juga : KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi
Namun, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti tes lanjutan itu dan semuanya dinyatakan lulus. Diklat yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan itu berlangsung selama 30 hari sejak 22 Juli lalu.
KPK kini mengajukan surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk 18 pegawai itu. Adapun 51 pegawai yang sebelumnya dianggap tak bisa dibina dan 6 orang yang tak bersedia mengikuti diklat bela negara akan diberhentikan. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved