Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Terdapat enam usulan yang diharapkan menjadi regulasi.
"Terkait perbedaan dalam perumusan atau isi materi, menjadi tantangan bersama untuk terus berdialog, merumuskan dan menghasilkan RUU yang pro terhadap korban," ujar Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardis saat dihubungi, Rabu (18/8).
"Kami berharap proses penyusunan dan pembahasannya RUU PKS untuk disegerakan, agar korban kekerasan seksual mendapatkan akses keadilan dan pemulihan," imbuhnya.
Baca juga: Baleg: Dukungan Sosial RUU PKS untuk Disahkan Menguat
Pihaknya berharap dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR RI mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Dalam hal ini, yang diusulkan Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil.
Keenam usulan tersebut meliputi isu tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara pidana tindak pidana kekerasan seksual dan hak korban seperti perlindungan. Lalu, penanganan dan pemulihan, sanksi pidana dan tindakan, pencegahan, serta pengawasaan dan pemantauan.
Baca juga: Menaker: Perlindungan Pekerja Perempuan Harus Ditingkatkan
Dengan masuknya kembali RUU PKS sebagai RUU Prioritas 2021, sudah menunjukkan komitmen DPR untuk bersama-sama mendorong penghapusan kekerasan seksual. Sejauh ini, urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual sudah sangat dipahami DPR dan pemerintah.
"RUU PKS saat ini pada tahap penyusunan oleh Badan Legislatif DPR. Proses penyusunan ini didasarkan pada masukan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan. Setelah proses penyusunan selesai, akan ada draft RUU PKS sebagai usul inisiatif DPR," pungkasnya.(OL-11)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Guru Besar FKUI Prof. Agus Dwi Susanto memperingatkan dampak buruk vape bagi remaja, mulai dari paru-paru bocor hingga risiko penyakit kronis dini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved