Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM jaksa eskekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sejumlah Rp10 miliar lebih ke kas negara. Uang tersebut merupakan pembayaran denda dan uang pengganti dari empat orang terpidana. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menyebut total yang diserahkan ke kas negara sebesar Rp10.074.456.647,00.
Adapun keempat terpidana yang dimaksud adalah mantan Bupati Malang, Rendra Kresna; mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso; perantara suap kasus Bupati Malang, Eryk Armando Talla; serta Mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB.
Menurut Ipi, uang yang telah dibayarkan terpidana Rendra sebesa Rp8,574 miliar. Angka itu merupakan pembayaran uang pengganti dan denda yang masing-masing dicicil selama dua kali. Dari Budi, jaksa KPK menerima pembayaran uang pengganti sejumlah Rp900 juta. Berdasarkan putusan pengadilan, Rendra sendiri harus membayar kewajiban sejumlah Rp2.009.722.500,00.
Sementara itu, denda yang telah dibayar oleh terpidana Eryk sejumlah Rp250 juta. Sedangkan dari terpidana Aries, jaksa eksekuor KPK telah menerima pembayaran uang pengganti sebesar Rp350 juta dari total kewajiban sejumlah Rp3.031.000.000,00.
"KPK menghargai kesadaran hukum dari para terpidana yang telah melakukan kewajiban pembayaran uang denda dan uang pengganti sebagai pelaksanaan keputusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/7).
Ipi menyebut pihaknya berharap pelaksanaan pengembalian aset atau asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan kas negara. (Tri/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu. Ia menyebut rotasi biasa namun tak menampik adanya isu misinformasi kas negara.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya pengembalian uang hasil korupsi dalam pengusutan tindak pidana yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung.
KPK menyerahkan Rp294,7 miliar pada 2020. Lalu, sebanyak 416,9 miliar dikasihkan ke negara pada 2021.
KPK menyerahkan Rp40,5 miliar ke kas negara berkaitan dengan kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved