Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi senyap itu dinahkodai oleh Kepala satuan tugas (Kasatgas) KPK Harun Al-Rasyid.
Harun merupakan salah satu orang yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Dia tetap melakukan pemberantasan korupsi meski status pekerjaannya digantung KPK.
Harun juga merupakan wakil ketua wadah pegawai (WP) KPK. Dia juga merupakan penulis buku berjudul 'Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Makashid al-Syariah'.
Baca juga: Bupati Nganjuk Kena OTT, Kemendagri Tugaskan Gubernur Tunjuk Plt
Harun juga merupakan orang yang pernah menentang hak angket DPR terhadap KPK pada 2017. Dia merupakan orang yang menggugat hak angket itu ke Mahkamah Konstitusi.
KPK menangkap Novi dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Nganjuk. Saat ini, Novi sedang diperiksa secara intensif.
KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Lembaga Antikorupsi minta masyarakat bersabar. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved