Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menjadi terdakwa dalam kasus suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur membantah keterlibatan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam perakara tersebut. Ia membantah keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai pemilik perusahaan kargo ekspor BBL.
"PT ACK (Aero Citra Kargo) milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia," kata Edhy di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/4) malam.
Sebelumnya, Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang menjadi saksi untuk terdakwa Edhy menyebut nama Prabowo saat dikonfrimasi jaksa penuntut umum KPK mengenai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dituangkan saat penyidikan.
Dalam BAP tersebut, Ardi mengutip pernyataan Suharjito, pemilik PT DPPP sekaligus terdakwa dalam perkara itu, yang mengatakan bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain karena, "Punya Prabowo khusus."
Saat dikonfirmasi, Ardi menyebut yang dimaksud sebagai Prabowo oleh Suharjito adalah Prabowo Subianto. Diketahui, Edhy selama ini disebut sebagai orang kepercayaan Prabowo sehingga bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Merespons bantahan Edhy, Ardi menegaskan informasi yang didapatnya berasal dari atasannya langsung, yaitu Suharjito. Majelis hakim dalam sidang itu pun menyampaikan akan menilai keabsahan keterangan tersebut.
Terlebih, hakim juga telah menerima permohonan justice collaborator Suharjito yang telah divonis dua tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (21/4) lalu.
Jaksa KPK Ronald Ferdinand Wortikan, yang ditemui usai sidang berakhir, mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi Suharjito soal percakapan dengan Ardi yang menyebut Prabowo sebagai pemilik PT ACK.
"Apakah benar atau tidak, tidak tahu, karena yang tahu itu Pak Suharjito. Nanti di-crosscheck ke Pak Suharjito. Karena itu kan ditemukan dalam komunikasi itu," katanya.
Terpisah, Plt juru bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, juga mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum KPK akan mengonfrimasi ulang saksi-saksi yang dihadirkan pada agenda sidang berikutnya.
Nantinya, lanjut Ali, jaksa KPK akan menyimpulkan seluruh fakta pada akhir persidangan. Ia pun meminta masyarakat untutk tetap mengawal jalannya sidang.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah keterlibatan keterlibatan Prabowo dalam PT ACK. Juru bicara Menhan tersebut menyebut nama Prabowo sering dicatut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Nama beliau (Prabowo) sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut," tandasnya.
baca juga: Edhy Prabowo
Dalam perkara ini, Edhy didakwa menerima suap dari para eksportir BBL yang totalnya lebih dari Rp25 miliar. Dari angka itu, sebanyak US$77 ribu dan Rp706.055.440 berasal dari Suharjito.
Sementara itu, PT ACK yang dimiliki Siswadhi Pranoto Loe disebut menampung keuntungan dari uang yang disetor para eksportir BBL. Edhy diketahui menempatkan dua nominee dalam kepengurusan dan kepemilikan saham di PT ACK. Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, PT ACK memperoleh keuntungan bersih lebih dari Rp38 miliar selama Juni sampai November 2020 itu. Sebanyak Rp24,625 miliar masuk ke rekening nominee Edhy. ((OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved