Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menjadi terdakwa dalam kasus suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur membantah keterlibatan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam perakara tersebut. Ia membantah keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai pemilik perusahaan kargo ekspor BBL.
"PT ACK (Aero Citra Kargo) milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia," kata Edhy di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/4) malam.
Sebelumnya, Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang menjadi saksi untuk terdakwa Edhy menyebut nama Prabowo saat dikonfrimasi jaksa penuntut umum KPK mengenai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dituangkan saat penyidikan.
Dalam BAP tersebut, Ardi mengutip pernyataan Suharjito, pemilik PT DPPP sekaligus terdakwa dalam perkara itu, yang mengatakan bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain karena, "Punya Prabowo khusus."
Saat dikonfirmasi, Ardi menyebut yang dimaksud sebagai Prabowo oleh Suharjito adalah Prabowo Subianto. Diketahui, Edhy selama ini disebut sebagai orang kepercayaan Prabowo sehingga bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Merespons bantahan Edhy, Ardi menegaskan informasi yang didapatnya berasal dari atasannya langsung, yaitu Suharjito. Majelis hakim dalam sidang itu pun menyampaikan akan menilai keabsahan keterangan tersebut.
Terlebih, hakim juga telah menerima permohonan justice collaborator Suharjito yang telah divonis dua tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (21/4) lalu.
Jaksa KPK Ronald Ferdinand Wortikan, yang ditemui usai sidang berakhir, mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi Suharjito soal percakapan dengan Ardi yang menyebut Prabowo sebagai pemilik PT ACK.
"Apakah benar atau tidak, tidak tahu, karena yang tahu itu Pak Suharjito. Nanti di-crosscheck ke Pak Suharjito. Karena itu kan ditemukan dalam komunikasi itu," katanya.
Terpisah, Plt juru bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, juga mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum KPK akan mengonfrimasi ulang saksi-saksi yang dihadirkan pada agenda sidang berikutnya.
Nantinya, lanjut Ali, jaksa KPK akan menyimpulkan seluruh fakta pada akhir persidangan. Ia pun meminta masyarakat untutk tetap mengawal jalannya sidang.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah keterlibatan keterlibatan Prabowo dalam PT ACK. Juru bicara Menhan tersebut menyebut nama Prabowo sering dicatut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Nama beliau (Prabowo) sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut," tandasnya.
baca juga: Edhy Prabowo
Dalam perkara ini, Edhy didakwa menerima suap dari para eksportir BBL yang totalnya lebih dari Rp25 miliar. Dari angka itu, sebanyak US$77 ribu dan Rp706.055.440 berasal dari Suharjito.
Sementara itu, PT ACK yang dimiliki Siswadhi Pranoto Loe disebut menampung keuntungan dari uang yang disetor para eksportir BBL. Edhy diketahui menempatkan dua nominee dalam kepengurusan dan kepemilikan saham di PT ACK. Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, PT ACK memperoleh keuntungan bersih lebih dari Rp38 miliar selama Juni sampai November 2020 itu. Sebanyak Rp24,625 miliar masuk ke rekening nominee Edhy. ((OL-3)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved