Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR tidak lagi menjadi ruang penyerapan aspirasi dan diskusi dalam pembentukan undang-undang (UU). Buktinya, seluruh UU yang disahkan di 2020 ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Upaya memperjuangkan aspirasi yang semula di ruang parlemen berpindah ke MK, terlihat dari tingginya judicial review. Padahal, dasarnya perdebatan di MK bukan soal prosedur formil namun acuan konstitusionalitas sebuah aturan hukum," ujar Peneliti KoDe Inisiatif Violla Reininda pada webinar bertajuk MK dan PR Pengujian UU, Minggu (18/4).
Pada kesempatan itu hadir pula Direktur Eksekutif Kemitraan/Pemohon PUU KPK Laode M Syarif, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Lailani Sungkar.
Ia mengatakan MK menghadapi tingginya jumlah gugatan atau judicial review usai menyelesaikan sengketa pilkada. Seluruh UU kontroversial yang disahkan selama 2020 ramai-ramai dilaporkan masyarakat ke MK.
"Seluruhnya terdapat 38 perkara yang diajukan, selain UU KPK itu meliputi UU yang baru saja disahkan di 2020 yakni UU MK, Cipta Kerja, Minerba dan Perppu Keuangan Covid-19," terangnya.
Menurut dia, kondisi ini menunjukan terdapat persoalan pelik dalam pembentukan UU. Regulasi yang belum setahun sudah digugat ke MK misalnya UU Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja paling banyak diuji dengan 14 permohonan yang meliputi tiga pengujian formil, lima materil dan enam formil materil. UU Keuangan Negara dengan sembilan pengujian, satu formil, empat materil dan empat pengujian formil materil serta UU MK ada dua pengujian yang menitikberatkan pada formil dan materil," paparnya.
Violla mengatakan MK harus memandang 38 perkara yang diajukan masyarakat sebagai persoalan besar. Hal ini khususnya mengenai penurunan mutu dan proses pembentukan UU.
"Ini menunjukan pembentukan UU tidak partisipatif, transparan dan ada jarak pembuat regulasi dengan publik. Seolah mandat rakyat dengan wakilnya di legislatif hilang atau tidak ada komunikasi yang berarti," pungkasnya. (OL-8)
DPR RI mendorong perlindungan pengemudi ojol melalui RUU pekerja gig. Legislator meminta masukan konkret agar regulasi lebih tepat sasaran.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved