Legislator Soroti Nasib Ojol, Dorong Regulasi Lebih Konkret

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mendorong agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, serta RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig dijadikan momentum penting untuk mengonsolidasikan berbagai pihak dalam memperjuangkan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol).

“Momen ini kita jadikan arena konsolidasi. Konsolidasi,” ujar Sofwan dalam agenda RDPU Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (6/4).

Menurut Sofwan, berbagai dinamika di lapangan, termasuk aksi dan aspirasi para pengemudi ojol, telah mendapat perhatian serius dari DPR RI. Aspirasi tersebut kini tengah ditindaklanjuti melalui sejumlah jalur legislasi yang tersedia. 

Baca juga : DPR RI akan Prioritaskan 8 Pembahasan RUU pada Masa Sidang III, Apa Saja?

Legislator PDI itu menekankan bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil para pekerja ekonomi gig yang selama ini belum memiliki payung hukum komprehensif.

“Perjuangan teman-teman kemarin itu tidak sia-sia, karena sudah di-follow up melalui kanal-kanal yang ada. Maka momentum hari ini menjadi konsolidasi informasi juga,” ujarnya.

Sofwan menegaskan, forum RDPU seharusnya tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyatukan perspektif serta memperkuat substansi usulan dari berbagai pihak. Dengan begitu, proses legislasi dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan regulasi yang tepat sasaran.

Baca juga : Tetap Minta Masukan Masyarakat Luas, Ini Kelebihan RUU KUHAP yang Baru Menurut Habiburokhman

Ia pun mendorong komunitas pengemudi ojol, organisasi terkait, serta kalangan akademisi untuk menyampaikan masukan secara lebih spesifik dalam bentuk rumusan norma hukum agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Kalau tadi kita dengar ini kan banyak isi hati. Kita butuh rumusan norma yang seperti apa. Sampaikan saja ke Baleg, nanti dirumuskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sofwan menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam menyusun regulasi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan di lapangan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Menurutnya, tanpa rumusan yang konkret, aspirasi yang disampaikan berisiko sulit diwujudkan menjadi kebijakan yang efektif. Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk komunitas pengemudi dan akademisi, untuk memanfaatkan RDPU sebagai ruang konsolidasi sekaligus menyusun usulan kebijakan yang lebih terperinci dan siap diterapkan.

Pendekatan tersebut, tutupnya, akan mempermudah Baleg DPR RI dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

(P-4)