Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid-19 Kabupaten Bandung Barat anggaran tahun 2020.
Setelah menggeledah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penanganan Daerah (Bappelitbangda) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Selasa (6/4), tim penyidik melanjutkan kegiatan di wilayah Lembang.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (7/4) menyisir sejumlah rumah yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Aa Umbara dan diduga mengetahui rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini. "Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berada di wilayah Lembang, Bandung Barat," kata Ali Fikri, Kamis (8/4).
Di lima lokasi tersebut, ditemukan serta diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen yang diduga terkait dengan perkara. Tapi Ali tidak menyebutkan secara spesifik para pemilik rumah yang digeledah. "Rumah kediaman dari pihak-pihak yang ada hubungan keluarga dengan tersangka AUS," kata Ali.
Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan dianalisa untuk segera diajukan penyitaannya guna menjadi barang bukti dalam berkas penyidikan perkara dimaksud. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 yaitu Aa Umbara, Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara, serta pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).
KPK menduga Aa Umbara telah menerima uang sekitar Rp1 miliar. Sedangkan M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar. Andri diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. (OL-14)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved