KPK Rampungkan Penyidikan Edhy Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah rampung dan dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik melimpahkan barang bukti dan keenam tersangka dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) itu.

"Tim penyidik melaksanakan penyerahan tahap II atas nama tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU). Berkas perkara para tersangka dimaksud telah dinyatakan lengkap," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (24/3).

Dengan pelimpahan ke penuntutan itu, Edhy Prabowo dan tersangka lain akan segera disidang. Rencana persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK kini akan menyusun dakwaan.

"Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali Fikri.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua staf khusus yakni Safri dan Andreau Misanta Pribadi, sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin, staf istri Edhy, Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama Suharjito.

Status Suharjito saat ini sudah menjadi terdakwa. Dia sudah lebih dulu diproses di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapun selama proses penyidikan Edhy dan enam tersangka, KPK telah memeriksa 157 saksi dari berbagai unsur. Mereka dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan swasta/pengusaha eksportir yang mendapat izin ekspor benih bening lobster.

KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Suharjito pada Mei 2020. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy. (OL-14)