Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bunyi sadapan telepon antara Adi Wahyono dan ajudan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yakni Eko Budi Santoso.
Adi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, untuk proyek pengadaan paket sembako bansos covid-19. Dalam rekaman tersebut, Adi yang turut ditersangkakan dalam perkara ini diketahui akan menitipkan uang saku ke Eko. Percakapan tersebut terjadi sebelum kunjungan kerja Juliari ke Semarang dan Kendal.
"Nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya? Nanti diperiksa nanti," ujar Adi dalam percakapan hasil sadapan tersebut, Senin (22/3).
Baca juga: Ada Pos Pengaduan, Korban Korupsi Bansos Dipersilakan Lapor
Awalnya, Eko bertanya ihwal barang yang dimaksud Adi. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa barang tersebut adalah uang saku, maka Eko mengamini permintaan Adi.
"Ya ada uang saku, langsung dibawa ke Semarang dan Kendal," lanjut Adi.
"Aman sudah, entar kita bawa," timpal Eko.
Kendati demikian, Eko menjelaskan Adi tidak jadi menitipkan uang saku tersebut kepadanya. Hal itu disebabkan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan pesawat akibat rapat terbatas di Istana Bogor.
Baca juga: KPK Dalami Jatah Juliari dari 3 Vendor Bansos
Setelah rapat terbatas berakhir, rombongan Juliari langsung bergegas menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Meski sempat bertemu Adi di dalam pesawat, Eko mengklaim tidak terjadi penyerahan uang saku yang dimaksud.
Saat ditanya JPU KPK ihwal bentuk titipannya pun, Eko mengaku tidak mengetahuinya. "Karena kan belum saya pegang," kilahnya.
Dalam sidang sebelumnya, uang titipan dari Juliari sempat dikonfirmasi ke beberapa saksi. Staf ahli Juliari bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo misalnya, menyebut adanya titipan Juliari ke dirinya, untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Suyuti.(OL-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved