Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGACARA kondang Hotma Sitompul dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap bansos sembako covid-19.
Nama keduanya muncul karena diduga menerima aliran uang dari fee yang dikutit ke vendor.
Menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Adi Wahyono, sebesar Rp3 miliar diguanakan untuk membayar jasa pengacara Hotma Sitompul.
Dalam BAP Adi yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembayaran jasa Hotma hanya salah satu permintaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Setelah menerima uang dari saya dan Matheus Joko Santoso, menteri mengevaluasi penerimaan uang. Kemudian atas arahan menteri, uang-uang tersebut diberikan atau dibayarkan untuk beberapa keperluan," kata JPU KPK Mohamad Nur Azis saat membacakan BAP Adi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).
Adi menyebut uang ke Hotma diserahkan terkait kasus hukum yang ada di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
"Ada kasus anak yang di Pengadilan Tangerang, atau di mana saya lupa. Itu saya dipanggil Pak Menteri untuk membayar pengacara," jelas Adi.
Selain jasa hukum Hotma, dalam BAP tersebut, Adi menyebut uang fee yang dikumpulkan Rp10 ribu dari tiap vendor digunakan untuk pembayarakan sewa pesawat, kunjungan kerja ke Semarang, maupun ke BPK.
Dalam sidang yang sama, PPK Kemensos lain, yakni Matheus Joko Santoso mengungkap setidaknya Rp14,7 miliar fee dari para vendor diserahkan untuk Juliari. Salah satu penggunaan yang disebut oleh Joko dalam sidang adalah adalah untuk BPK.
"Untuk operasional BPK Rp1 miliar," sebut Joko.
Ia mengaku uang sebanyak Rp1 miliar diminta oleh Adi untuk diserahkan ke seseorang bernama Yonda.
"Di BAP menyebut nama Achsanul Qosasi?" tanya Azis.
"Saya kurang tahu, hanya diminta Pak Adi untuk menemui Pak Yonda. Saya ketemu di Apartemen Pramuka, di koridor," ujarnya.
Dalam BAP Joko yang dibacakan JPU KPK, uang-uang yang dikumpulkan dari fee para vendor antara lain digunakan untuk pembelian 10 buah ponsel ke pimpinan Kemensos senilai Rp140 juta, pembelian tiga unit sepeda Brompton senilai Rp120 juta, maupun membayar artis Cita Citata untuk kegiatan kerja di Labuan Bajo Rp150 juta.
Joko mengakui bahwa ia, Adi, dan staf khusus Juliari bernama Kukuh Ariwibowo pernah diminta untuk mengumpulkan uang Rp35 miliar sesuai permintaan Juliari dari fee para vendor.
Adi dan Joko yang juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut dihadirkan sebagai saksi secara virtual untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Kedua pengusaha itu diduga menyuap Juliari, Adi, dan pejabat di Kemensos lainnya, yakni Matheus Joko Santoso sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved