Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi. Keduanya untuk penyidikan kasus dugaan suap terkait korupsi bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
"Dua orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara)," jelas Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/3).
Ia menjelaskan saksi yang dimaksud adalah Komisaris CV Moun Cino Muhajir Abdul Rahman. Selain itu, kata dia, satu saksi lain yakni Dita berstatus swasta.
Baca juga: Petinggi Kemensos Akui Terima Brompton
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/389239/petinggi-kemensos-akui-terima-brompton
Pada kasus ini, KPK tengah menyelesaikan tahap penyidikan untuk tiga orang tersangka. Selain Juliari P Batubara, terdapat dua tersangka lain yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Ketiganya merupakan penerima suap dari dua orang yang sudah berstatus terdakwa yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Sedangkan untuk Harry dan Ardian sudah masuk dalam persidangan di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved