Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyetoran uang denda maupun uang pengganti dari lima terpidana korupsi. Total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp700 juta lebih. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut hal tersebut sebagai komitmen lembaga antirasuah untuk tetap memberikan pemasukan bagi negara.
"Sebagai komitmen untuk tetap memberikan pemasukan bagi negara dari aset recovery tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani oleh KPK," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (5/4).
Ali Fikri memaparkan uang tersebut berasal dari denda Kurnia Alexander Muskitta (kasus suap Krakatau Steel), Radian Azhar (kasus suap Kalapas Sukamiskin), Indung Andriani (kass suap ke Bowo Sidik), Ahmad Yani (mantan Bupati Muara Enim), dan Ramlan Suryadi (suap proyek PU-Pera di Muara Enim).
Uang yang dimasukan ke kas negara dari Muskitta adalah pembayaran denda sebesar Rp50 juta. Hukuman tersebut didasarkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2019.
Sejumlah Rp50 juta berasal dari Radian berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung No. 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 23 September 2020. Ketiga, pembayaran denda dari Indung sejumlah Rp200 juta berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1744/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Juli 2020.
Empat, cicilan uang pengganti dari Ahmad Yani sejumlah Rp100 juta berdasarkan putusan MA No. 256/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021. Terakhir, cicilan uang pengganti dari Ramlan sebesar Rp302.675.000 berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang No. 18/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021. (Tri/OL-09)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved